Aplikasi Cek Bansos

Cara memeriksa data penerima bantuan di menu Cek Bansos

Menu Cek Bansos memfasilitasi pencarian data penerima manfaat bantuan sosial yang terdaftar dalam DTSEN. Pada contoh tampilan aplikasi, kolom pencarian mencakup provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan atau desa, nama sesuai KTP, serta verifikasi hitungan. Laman cekbansos.kemensos.go.id merupakan kanal pemeriksaan terpisah; panduan pemerintah untuk laman tersebut menggunakan 16 digit NIK. Ikuti jenis identitas yang diminta pada kanal yang dipakai.

Hasil pencarian di aplikasi kini merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), bukan lagi beberapa basis data lama yang terpisah-pisah. DTSEN mengintegrasikan data Regsosek, DTKS, dan P3KE bersama data administratif seperti PLN, BPJS, maupun BKN, lalu dipadankan dengan data kependudukan Dukcapil. Karena proses pemadanan lintas sumber dan pemutakhiran lapangan masih berpotensi menyisakan selisih pencatatan, ketidaksesuaian yang ditemukan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme usul atau sanggah.

Syarat akun teraktivasi dan persiapan data registrasi

Fitur Usulan dan Sanggahan memerlukan user ID yang telah diverifikasi dan diaktivasi oleh admin Kementerian Sosial. Sebelum melakukan registrasi, siapkan Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan KTP. Gunakan identitas serta wilayah sesuai dokumen ketika mengisi data, karena usulan juga mencakup pemeriksaan kesesuaian Dukcapil dan wilayah dengan KK pengusul.

Saat menyiapkan registrasi atau menyampaikan koreksi, jaga keamanan informasi pribadi. Hindari membagikan foto KTP, NIK, kata sandi, atau kode OTP kepada pihak yang tidak dapat dipastikan keabsahannya. Gunakan aplikasi serta kanal pemerintah resmi untuk memeriksa data dan menyampaikan pengaduan, terutama ketika ada pihak lain yang menawarkan bantuan pengurusan.

Perbedaan menu Usulan, Sanggahan, dan Profil Keluarga

Menu Usulan ditujukan bagi pemilik akun teraktivasi untuk mengajukan diri sendiri, anggota keluarga, atau warga lain di sekitarnya sebagai calon penerima manfaat bantuan sosial. Data usulan memuat nama dan NIK yang akan diuji kesesuaiannya dengan Dukcapil serta kesesuaian wilayah administratif dengan KK pengusul.

Berbeda dari pengajuan calon baru, menu Sanggahan digunakan untuk menandai penerima bantuan yang dinilai tidak layak atau melaporkan ketidaksesuaian kondisi ekonomi yang tercatat di DTSEN. Fitur ini relevan ketika penerima manfaat dinilai tidak layak, terjadi kekeliruan pencatatan aset, atau muncul dugaan penyalahgunaan identitas KTP oleh pihak lain. Mengirimkan sanggahan tidak otomatis menghapus bantuan seseorang ataupun langsung mengubah catatan basis data sebelum ada pemeriksaan resmi dari instansi berwenang.

Di dalam menu Profil tersedia bagian Profil Keluarga yang memiliki fungsi pengawasan data rumah tangga tersendiri. Apabila pada daftar anggota keluarga akun muncul nama orang lain yang sebenarnya bukan anggota keluarga pengguna, pemilik akun dapat mengajukan sanggahan langsung dari bagian tersebut. Mekanisme ini berfokus pada kebersihan susunan anggota keluarga pada catatan pengguna, terpisah dari laporan sanggahan mengenai kelayakan tetangga atau penerima bantuan lain di lingkungan sekitar.

Menu KPD menampilkan Kartu Penyandang Disabilitas apabila pemilik akun sudah terdaftar sebagai penyandang disabilitas. Sementara itu, FAQ memuat pertanyaan umum beserta jawaban mengenai data, aplikasi, dan hal terkait lainnya. Bagian ini dapat dipakai untuk mencari penjelasan secara mandiri ketika pengguna belum memahami istilah atau fungsi yang tersedia.

Memahami desil DTSEN dan proses verifikasi setelah pengajuan

Untuk membaca konteks data kesejahteraan, DTSEN mengelompokkan keluarga ke dalam sepuluh tingkat desil, di mana desil 1 menggambarkan kelompok kesejahteraan 10 persen terbawah dan desil 10 merupakan kelompok 10 persen tertinggi. Pemeringkatan ini dihitung secara statistik dan diperbarui berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memakai beragam variabel sosial ekonomi—seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi hunian, daya listrik terpasang, dan kepemilikan aset—beserta pemadanan data administratif. Penetapan penerima bantuan tetap mengikuti persyaratan dan ketentuan masing-masing program.

Keberhasilan mengirim data lewat menu Usulan di aplikasi hanyalah tahap awal pelaporan, bukan persetujuan langsung ataupun jadwal pencairan dana. Usulan yang masuk dari masyarakat akan melalui verifikasi dan validasi oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui sistem kerja pemerintah, lalu diteruskan ke musyawarah desa atau kelurahan, pengesahan pemerintah daerah kabupaten/kota, Kementerian Sosial, hingga penentuan ulang tingkat kesejahteraan oleh BPS. Rangkaian itu merupakan proses pengolahan oleh instansi, berbeda dari langkah warga mengirim usulan di Cek Bansos.

Pemeriksaan juga diperlukan ketika masyarakat menyampaikan sanggahan atas ketidaksesuaian data kesejahteraan atau aset di DTSEN. Pengguna perlu menyampaikan informasi kondisi sebenarnya secara bertanggung jawab dan menyiapkan dokumen pendukung apabila diminta oleh petugas atau pihak berwenang. Laporan yang masuk akan diperiksa terlebih dahulu sebelum perubahan ditetapkan, terutama untuk memastikan dugaan salah catat atau penyalahgunaan KTP tidak langsung disimpulkan tanpa pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi berwenang.

Kanal resmi pendamping di luar aplikasi Android

Apabila akun masih menunggu aktivasi, pengajuan terkendala perangkat Android di bawah versi 7.0, atau pengguna membutuhkan pendampingan langsung untuk pembaruan data, Kementerian Sosial menyediakan jalur resmi non-aplikasi. Masyarakat dapat mendatangi pemerintah desa atau kelurahan setempat maupun Dinas Sosial (Dinsos) untuk dibantu menyampaikan pembaruan data melalui mekanisme yang berlaku, atau menghubungi Call Center 171 untuk informasi dan pengaduan resmi. Pemeriksaan status penerima serta desil juga tetap dapat dilakukan secara terpisah melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.